Link

Elektronik Sistem Pengendalian Perkara Bareskrim Polri (E-SPP) Penggunaan media telematika dalam pendataan laporan perkara Elektronik Sistem Pengendalian Perkara Bareskrim Polri (E-SPP) ... Reskrimum Polda Metro Jaya Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi dewasa ini membuat seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati informasi tanpa batas. Peluang ini telah ditangkap dan dimanfaatkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Ditreskrimum PMJ) dalam usahanya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat untuk memberikan perlindungan pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat melalui layanan informasi di website. Pembuatan website ini bertujuan sebagai salah satu wadah penyambung antara masyarakat dan kepolisian, sesuai dengan moto Kepolisian "Polisi Mitra Masyarakat". Website ini juga dapat memberikan informasi mengenai rencana atau tindakan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Agar informasi yang diberikan dalam website dapat lebih cepat dan akurat kami mengaharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian. Informasi yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum seperti Daftar Pencarian Orang (DPO), Orang Hilang, pencurian kendaraan bermotor serta informasi kriminal terkini di wilayah hukum POLDA METRO JAYA akan terus di perbaharui, dan ditayangkan kedalam situs ini. Mudah-mudahan situs yang baru diluncurkan ini dapat terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya. Jakarta, Januari 2009 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu Kepolisian daerah (Polda) Bengkulu dibentuk pada Tahun 1996 bersama Polda-polda baru lainya dalam rangkaian validasi (pengembangan) organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara de jure atau secara formal legal yang mendasari pembentukan Polda Bengkulu adalah Surat keputusan Panglima ABRI Nomor : KEP. PANGAB./ 08 /IX / 1996, Tangal 10 September 1996 .... Museum Polri MUSEUM POLRI adalah inisiatif yang dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dengan tujuan melestarikan nilai-nilai kesejarahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pewarisannya kepada generasi mendatang. Polisi Indonesia adalah polisi pejuang sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan RI. Deklarasi Polisi Istimewa di Surabaya tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dilanjutkan dengan konsolidasi organisasi kepolisian yang bersifat nasional pada 1 Juli 1946 oleh Kepala Kepolisian Negara Jenderal Polisi R.S. Soekanto menjadi damar keunikan sejarah kepolisian Republik Indonesia dibanding institusi kepolisian negara-negara lain. Polda Sulawesi Utara Website Polda Sulawesi Utara Polda Sumatera Utara Kemajuan Teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat telah memberikan kontribusi terhadap pola pikir dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada aspek kemudahan, cepat, tepat, akurat dan transparan sehingga menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polda Sumut sebagai salah satu komponen pemerintahan berupaya untuk memanfaatkan tehnologi ini untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat. Polda DIY Perkembangan teknologi informasi tidak dapat kita hindari, karena berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan itu menjadi tantangan tugas yang tidaklah ringan bagi kepolisian sehingga perlu didukung peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan didukung oleh kemampuan dari sumber daya anggota polri dalam mengoptimalkan kemampuan dibidang teknologi, dengan demikian teknologi dan sistem informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kepolisian bagi kepentingan operasional maupun pembinaan. Adanya Website POLDA DIY, sebagai sarana dalam menyampaikan informasi Kepolisian seperti kamtibmas, pelayanan masyarakat dan lain-lain juga sebagai sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia di POLDA DIY khususnya pada teknologi informasi Polda Kalimantan Timur Polda Kaltim yang terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan memiliki karakterisktik wilayahyang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan penduduk yang heterogen serta berbatasan dengan negara telah membari dampak kerawanan-kerawanan kriminalitas. Namun berkat kesiapsiagaan yang tinggi dari jajaran Polda Kaltim yang tediri dari sembilan Polres yaitu Polres Pasir, Kutai Kartanegara, Bontang Kutai Timur, Berau, Bulungan, Malinau, Tarakan, nunukan dan satu Polresta yaitu Polresta Balikpapan, serta satu Poltabes yaitu Poltabes Samarinda setiap kerawanan yang ada dapat diatasi sehingga tidak muncul menjadi ancaman factual. Polda Kalimantan Tengah Website Polda Kalimantan Tengah Polda Kalimantan Selatan Website Polda Kalimantan Selatan Polda Sulawesi Selatan Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah Polda Sulsel yang aman dan dinamis. Pusdik Reskrim Polri Pusat Pendidikan Reskrim Lemdiklat Polri dipimpin oleh seorang Kepala (KAPUSDIK RESKRIM), merupakan badan pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KALEMDIKLAT POLRI PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN Adanya beberapa pertimbangan serta kendala teknis operasional proses belajar mengajar, maka pada akhir September 1946 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta. Sejalan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada bulan Januari 1950 Akademi Kepolisian dipindahkan ke Jakarta dan menempati Gedung Kamp Adek di jalan Tambak No. 2 Jakarta Pusat. Berdasarkan keputusan rapat gabungan antara Jawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator dan Dewan Guru Besar, maka sejak 1 September 1950 sebutan Akademi Polisi diganti menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, disingkat PTIK. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 11/MPRS/1960, ditegaskan bahwa kedudukan hukum (Civiel Effect ) lulusan PTIK disamakan dengan lulusan fakultas negeri mengikuti program pendidikan lima tahun. Tap MPR tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No.4463/9/PTIP tanggal 8 Agustus 1961. Pada tahun 1963 PTIK dipindah dari jalan Tambak No. 2 ke Depo Pendidikan dan Latihan (Deplat) 007 Ciputat. Kepindahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas kantor, ruang kuliah dan perumahan personel yang lebih memadai. Tonggak sejarah terpenting adalah dipisahkannya proses pendidikan PTIK, sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bagian Bakaloreat PTIK dijadikan Akademi Angkatan Kepolisian (1966) yang berlokasi di Sekolah Kepolisian Negara (sebelumnya Sekolah Kepolisian Bagian Rendah dan sekarang menjadi Sekolah Calon Perwira atau Secapa) Sukabumi. Pada tahun 1967 program integrasi penuh dilaksanakan dengan pembentukan Akademi ABRI (AKABRI) yang terdiri dari Akabri Umum (satu tahun) di Magelang dan Akabri bagian Kepolisian (tiga tahun) di Sukabumi (pada tahun 2000 sejalan dengan pemisahan TNI dan Polri, Akabri Kepolisian dikembalikan kepada Polri dan menjadi Akademi Kepolisian atau Akpol). Sehubungan dengan kebijakan tersebut pada tahun 1994 s.d. 2001 PTIk pernah menyelenggarakan program Diploma III untuk menyiapkan tenaga perwira Polisi Wanita berpendidikan akademis. Selanjutnya, sejak tahun 1971 sampai sekarang PTIK menempati kampus kelima di jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di atas lahan yang dihibahkan oleh Prof. Djokosoetono, SH. (Almarhum) pendiri, pendidik dan Dekan(1954 s.d. 1965) PTIK. Dari kampus inilah berbagai langkah perubahan dan pengembangan dilakukan termasuk menjadikan PTIK sebagai institusi "Sekolah Tinggi", dalam kontek sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1980, PTIK pernah dilanda "angin taufan" berkenaan dengan gagasan penghapusannya oleh pimpinan ABRI. Atas kegigihan Kapolri Jendral Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. (Dekan PTIK 1987 s.d. 2002), keberadaan PTIK "diselamatkana" dengan ditempatkannya di bawah payung pembinaan Universitas Indonesia (UI) berdasarkan Keputusan Bersama Kapolri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No.Pol : Kep/12/VIII/1980 dan Nomor 0214/0/1980 tanggal 11 Agustus 1980. Interpol International Criminal Police Organization SESPIM POLRI Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara RI Polda Papua Bahwa dalam dinamika masyarakat global diwarnai adanya Komunikasi intensif antar pihak, diperlukan adanya fasilitas sarana dan prasarana Jaringan Telekomunikasi dan Informasi yang dapat mengakomodasikan keperluan secara cepat dan tepat. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perubahan dan penyesuaian untuk dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan masyarakat. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang berkembang dengan pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pola dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada aspek kemudahan, cepat, tepat, akurat dan transparan, sehingga menjadi salah satu pilihan bagi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Polda Papua sebagai salah satu organisasi Polri di daerah berupaya memanfaatkan Tehnologi dan Informasi sedini mungkin untuk mengetahui dan mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Papua dalam memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan yang merupakan tuntutan masyarakat modern saat ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan Strategi Kapolri tahun 2005-2009 dimana salah satu tuntutan tersebut membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada publik baik saran, kritik maupun tanggapan dari masyarakat atas kinerja Polri khususnya Polda Papua. Polda Metro Jaya
Hari jadi Polda Metro Jaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri dengan No. Pol: tanggal 6 Desember 1949. Penulisan sejarah hari jadi Polda Metro Jaya ini diawali dari sejarah Kepolisian Batavia dari tahun 1936 sesuai REGEERING ALMANAK halaman 287 VOOR NDERLANDSCH INDIE 1941 TWEED GEDEELTE yang disusun Bangsa Belanda selama berada di Indonesia. Polres-polres di Bawah Polda Metrojaya antara Lain : 1 Polres Metro Jakarta Utara 2 Polres Metro Jakarta Timur 3 Polres Metro Jakarta Selatan www.jaksel.metro.polri.go.id 4 Polres Metro Jakarta Barat 5 Polres Metro Jakarta Pusat www.jakpus.metro.polri.go.id 6 Polres Metro Tangerang 7 Polres Metro Depok 8 Polres Metro Bekasi
	Brimob
	Pada jaman kerajaan Majapahit saat mahapatihnya dipimpin oleh Gajah Mada dibentuk pasukan yang diberi nama BHAYANGKARA (pasukan pengaman) yang bertugas untuk menjaga keselamatan raja dan kerajaan. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia dibentuk CORPS POLISI DIENAAR dengan tujuan mengamankan `kekuasaan` pemerintah Belanda dari ancaman dan gangguan dari orang-orang pribumi. Pasukan ini selanjutnya dipersenjatai dengan maksud untuk menjaga wibawa pemerintah dan membina ketertiban keamanan umum. Pada saat Jepang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia, organisasi kepolisian disusun sesuai dengan organisasi kepolisian Jepang itu sendiri......
	Bimmas Polri
	Pelatihan Satuan Pengamanan menggunakan pendekatan: a.Tujuan, yaitu setiap tenaga pelatih wajib mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan; b.Kompetensi, yaitu sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pengamanan sehingga mampu mengemban tugas dan jabatannya; c.Sistemik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai komponen kurikulum yaitu tujuan pelatihan, kemampuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar, materi pelajaran, dan komponen pendukung lainnya.
	Ditlantas
	Tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan atas hak azasi manusia, penegakkan demokrasi sebagai masyarakat modern yang hidup dalam kebhinekaan dalam upaya kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan lingkungan hidup di dalam menyongsong Indonesia baru.Melindungi dan melayani masyarakat pengguna jalan dengan berpegang teguh pada Hak Azasi Manusia, nilai-nilai demokrasi dan melaksanakan penegakkan hhukum dalam upaya menjamin kepastian hukum dan keadilan.
	Polda Lampung
	Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (law abiding citizenship). Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia....
	Polda Sumatera Selatan
	Mapolda Sumsel berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang. Markas Polda Sumsel meliputi 1 Kepolisian wilayah (Polwil) yaitu Polwil Bangka Belitung, 1 Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yang berada di Palembang. Dengan Kepolisian Resort kota (Polresta) ada 1, dan 8 Kepolisian Resort (Polres), 141 Kepolisian Selektif (Polsek) terdiri dari 18 Polsektif B, 23 Polsektif C, 100 Polsektif STD, 2 KPPP
	Polda Jawa Tengah
	Gambar Borobudur yang tertulis pada �Badge� Polda jateng , selain diartikan sebagai keagungan peninggalan sejarah, pun pula dimaksudkan akan hikmat kekuatan pembuatnya terdahul, sehingga dapat terwujud suatu bangunan yang megah dan kuat untuk pula diwarisi semangat juang tabah dan ulet.
	Polda Jawa Timur
	Website Polda Jawa Timur
	Polda Bali
	Teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat telah memberikan kontribusi terhadap pola pikir dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada aspek kemudahan, cepat, tepat, akurat dan transparan sehingga menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polda Bali sebagai salah satu komponen pemerintahan berupaya untuk memanfaatkan tehnologi ini untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat
	Polda Sumatera Barat
	MEWUJUDKAN KEPOLISIAN DAERAH ( POLDA SUMBAR ) YANG MAMPU SEBAGAI PENGAYOM, PELINDUNG & PELAYAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF DI DASARKAN PADA FALSAFAH MASYARAKAT MINANGKABAU :“ ADAT BASANDIKAN SARA’ – SARA’ BASANDIKAN KITABULLAH “ BAGI TERSELENGGARANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG “ HARMONIS “ MENUJU TERCIPTANYA “ RASA AMAN “ DAN SEBAGAI “APARAT PENEGAK HUKUM “ DAPAT MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM & HAK AZASI MANUSIA